progresifjaya.id, JAKARTA – Jika mundur ke belakang tepatnya pada era tahun 1957-1959 terjadinya perdebatan di Konstituante atau menjelang terbitnya Undang Undang No 8 Tahun 1985 tentang Keormasan.
Menurut pengamat Pendidikan dan Advokat Senior H Dudung Badrun, SH, MH ada bebera pa faktor tentang seringnya terjadi kericuhan di dalam Ormas tersebut. Hal itu kata Dudung, tidak terlepas dari beberapa faktor. Diantaranya menurut dia yakni:
Pertama, dudukkan bahwa Islam adalah berasal dari Wahyu dengan implementasi yang dinamis yang disebut Ijtihad sesuai tempat dan waktu. Kedua, letakkan Pancasila. Kata Dudung, bukan ideologi tetapi konsensus dari para leluhur pendiri negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang dijiwai dengan Piagam Jalarta tanggal 22 Juni 1945.
“Maka kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, filosofis Gronslaag dan sumber dari segala hukum Negara,” kata Dudung Badrun.
Ketiga, tempatkan bahwa ideologi adalah produk filsafat dengan merujuk kepada tokohnya, seperti, komunisme dengan tokohnya Karl Marx, Liberalisme JJ Rossou dan Mountesque.
Keempay, Pancasila sebagai Dasar Negara, filosofis gronslaag, dan sebagai yang sumber segala hukum negara sudah final.
“Maka kalau ada yang mengembalikan dalam keadaan nol, bisa jadi karena kebodohan atau agen dari operasi intelijen  global untuk menghancurkan atau merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Dudung.
Penulis/Editor: Zulkarnain